Dulur fakta Cilegon, ada berita menarik nih! Ketua LSM Japati, Ari Dermawan, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk segera mempublikasikan hasil pemeriksaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Cilegon. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai penggunaan anggaran dan kegiatan selama tahun 2024.
Melansir dari halaman web transparansipublik.com (16/03/2025), Ari menegaskan, “Kami mendesak agar temuan-temuan yang ditemukan oleh BPK di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga OPD dapat dipublikasikan secara transparan.” Dia percaya bahwa transparansi ini penting agar masyarakat dan pemerintah bisa memahami hasil temuan tersebut, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dapat dihindari.
Ari juga berharap, dengan adanya transparansi, Walikota H. Robinsar dan Wakil Walikota Fajar Pranowo bisa segera mengetahui kejanggalan yang terdeteksi oleh BPK. “Informasi ini sangat penting agar langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil,” tambahnya. Dia menekankan bahwa semua program harus dijalankan dengan tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, Ari mendorong Walikota untuk memeriksa absensi pegawai di seluruh OPD. “Dengan memastikan pegawai bekerja sesuai jam yang telah ditetapkan, pemerintah Kota Cilegon dapat memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Transparansi dalam pemeriksaan ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ari yakin, “Dengan kerja sama yang baik antara BPK, Pemkot Cilegon, dan masyarakat, setiap temuan yang ada dapat diatasi dengan baik.” Pungkasnya.
Mari kita awasi setiap langkah pemerintah demi Cilegon yang lebih baik! Gimana pendapatmu, dulur?
Sumber: transparansipublik.com