Rencana Aksi PPMC Dinilai Salah Sasaran, LSM Gappura dan Sejumlah Ormas Siap Lindungi Al-Khairiyah

CILEGON - Rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh Persatuan Perjuangan Masyarakat Cilegon (PPMC) pada 27 Februari 2025 mendatang, mendapat tanggapan dari Ketua LSM Gerakan Peduli Pembangunan Rakyat (Gappura) Banten, Husen Saidan. Ia menilai aksi tersebut yang berlokasi di depan Kampus Al-Khairiyah tidak elok dan tidak tepat.

Baca pemberitaan sebelumnya: Seruan Aksi PPMC Ajak Masyarakat Tolak PIK2 dan Desak PB Al-Khairiyah Pecat Alwiyan

"Jika unjuk rasa terkait persoalan lingkungan atau kepentingan masyarakat, itu sah-sah saja. Namun, tidak harus membabi buta hingga menjadikan Al-Khairiyah sebagai sasaran karena kepentingan lain. Al-Khairiyah adalah milik masyarakat, sehingga kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwahnya," ujar Husen, seperti yang dilansir halaman cilegoncornernews.com, Jumat (21/2/2025).

Husen menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kaitan antara Al-Khairiyah dengan persoalan PIK2. Ia juga menyebutkan bahwa Ketua PB Al-Khairiyah dan Sekjen-nya telah melakukan pertemuan dengan H. Embay, tokoh masyarakat, serta para kiai dan pendiri Banten yang menolak pembangunan PIK tersebut.

Dirinya menjelaskan bahwa pernyataan Bapak H. Alwiyan, yang merupakan pengurus MUI Provinsi Banten, itu adalah pendapat pribadi, tidak dalam kapasitas membawa nama Al-Khairiyah. MUI  Banten sendiri telah memberikan sanksi kode etik kepada Alwiyan.

Lebih lanjut, Husen meminta PPMC untuk mempertimbangkan kembali rencana aksi mereka. "Kami menolak segala bentuk gerakan massa yang mengarah pada Al-Khairiyah. Ini adalah lembaga pendidikan yang telah menjadi bagian dari masyarakat luas," tambahnya.

Husen melanjutkan, meminta PPMC untuk mempertimbangkan kembali rencana aksi mereka. Apabila tetap dilakukan tanpa pertimbangan matang, dirinya dan sejumlah ormas akan turun tangan melindungi marwah Al-Khairiyah.

Ia juga meminta kepolisian, baik Polda Banten maupun Polres Cilegon, agar tidak memberikan izin jika aksi tersebut ditujukan kepada Al-Khairiyah. "Jika aksi ini tetap diberi izin, pertama, itu salah sasaran. Kedua, bisa menimbulkan disintegrasi daerah serta konflik berkepanjangan akibat kesalahpahaman," tegas Husen.

Sementara itu, Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK), Maman Hilman, turut prihatin dengan rencana aksi PPMC. Ia sepakat dengan pernyataan Husen bahwa unjuk rasa terkait PIK di Al-Khairiyah tidak tepat. "Persoalan PIK memiliki tahapan penyelesaian tersendiri. Oleh karena itu, mari kita jaga kondusivitas nasional, Kota Cilegon, dan Al-Khairiyah," pungkasnya. 

Sumber: cilegoncornernews.com / Penulis: roni